PAMEKASAN, radarexpose — Audiensi Komunitas Wartawan Indonesia (KWI) dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Pamekasan terkait pengelolaan parkir dan mekanisme penyetoran retribusi parkir belum memberikan jawaban yang dinilai cukup bagi KWI.
Dalam audiensi tersebut, KWI meminta penjelasan konkret mengenai mekanisme setoran para petugas parkir, termasuk bukti setoran harian, jumlah penerimaan, mekanisme penghitungan karcis, hingga pencatatan uang yang masuk ke Dishub.
Namun, dalam pertemuan tersebut, pihak Dishub menyampaikan dokumen mengenai keseluruhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target sekitar Rp5 miliar per tahun.
KWI menilai data tersebut belum secara spesifik menjawab persoalan yang ditanyakan. Sebab, pertanyaan KWI lebih diarahkan pada penerimaan parkir, bukan keseluruhan PAD daerah.
KWI mempertanyakan berapa setoran parkir yang masuk setiap hari, siapa yang melakukan penyetoran, bagaimana karcis dihitung, serta apakah terdapat bukti penerimaan yang dapat dicocokkan antara kondisi di lapangan dengan pencatatan Dishub.
Pihak Dishub menjelaskan bahwa koordinator lapangan melakukan penyetoran kepada Dishub berdasarkan penghitungan karcis parkir.
Namun, KWI meminta mekanisme tersebut dibuktikan dengan data dan dokumen yang jelas.
Pasalnya, berdasarkan informasi yang diterima KWI, terdapat petugas parkir yang disebut melakukan setoran secara mingguan dengan nominal sekitar Rp40 ribu hingga Rp60 ribu per orang.
Perbedaan informasi mengenai mekanisme penghitungan berdasarkan karcis dengan informasi mengenai setoran mingguan tersebut menjadi salah satu alasan KWI meminta penjelasan lebih rinci.
KWI Nilai Pengawasan Dishub Perlu Dievaluasi
Selain persoalan setoran, KWI juga menyoroti efektivitas pengawasan Dishub terhadap pengelolaan parkir di lapangan.
Menurut KWI, pengawasan perlu mampu memastikan adanya kesesuaian antara jumlah titik parkir, jumlah petugas, penggunaan karcis, uang yang diterima, setoran koordinator, hingga penerimaan yang tercatat di Dishub.
Sekretaris KWI Pamekasan, Very, menegaskan bahwa KWI tidak ingin mengambil kesimpulan sepihak. KWI hanya meminta keterbukaan data agar sistem pengelolaan parkir dapat diketahui dan dipertanggungjawabkan.
Kami meminta bukti setoran dan mekanisme penghitungannya secara jelas. Kalau memang berdasarkan karcis, kami ingin melihat bagaimana karcis itu dihitung, berapa nominal yang masuk setiap hari, dan bagaimana pencatatannya. Jangan hanya diberikan data PAD secara keseluruhan, karena yang kami tanyakan adalah mekanisme dan bukti setoran parkir,” tegas Very.
Menurutnya, apabila sistem pengawasan berjalan efektif, seharusnya terdapat data yang dapat ditelusuri dan dicocokkan.
Parkir Depan Bea Cukai Madura dan Apollo Ikut Dipertanyakan
KWI juga mempertanyakan pengaturan parkir di kawasan depan Bea Cukai Madura yang dinilai masih membutuhkan penataan dan pembatasan.
KWI membandingkan kondisi tersebut dengan kawasan Apollo, yang telah mendapatkan pembatasan.
KWI mempertanyakan dasar pertimbangan Dishub dalam menentukan lokasi yang diberikan pembatasan dan lokasi yang belum diberikan pembatasan.
Dalam audiensi, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pamekasan, Muhammad Yusuf Wibiseno, S.Sos., MM., menyampaikan bahwa apabila nantinya tersedia anggaran, kawasan tersebut akan diberikan pembatasan.
Pernyataan tersebut kemudian menjadi perhatian KWI. Menurut KWI, selain persoalan anggaran, perlu dijelaskan pula apakah terdapat kajian teknis, tingkat kepadatan lalu lintas, potensi gangguan keselamatan, serta skala prioritas yang menjadi dasar pemasangan. 
Kalau di Apollo diberikan pembatasan, kami mempertanyakan mengapa di depan Bea Cukai Madura belum diberikan pembatasan. Kami ingin tahu dasar pertimbangannya. Apakah karena kajian teknis, kondisi lalu lintas, atau memang persoalan anggaran?” ujar Very.
KWI menilai pengaturan parkir tidak semata-mata berkaitan dengan penerimaan daerah, tetapi juga menyangkut ketertiban, kelancaran lalu lintas, dan keselamatan pengguna jalan.
KWI Akan Bawa Persoalan ke Komisi III DPRD
Karena masih terdapat sejumlah pertanyaan yang belum mendapatkan jawaban konkret, KWI menyatakan belum puas dengan hasil audiensi.
KWI berencana membawa persoalan tersebut ke DPRD Kabupaten Pamekasan, khususnya Komisi III, untuk meminta pendalaman terhadap tata kelola parkir, mekanisme penyetoran, sistem pengawasan, serta dasar pengaturan dan pembatasan parkir di sejumlah lokasi.
Kami menghargai audiensi yang sudah dilakukan. Tetapi masih ada pertanyaan yang belum terjawab secara konkret. Karena itu, kami akan melanjutkan persoalan ini ke DPRD, khususnya Komisi III. Kami ingin semuanya terang berdasarkan data dan dokumen,” pungkas Very.
KWI menegaskan bahwa langkah tersebut bukan untuk menuduh pihak tertentu.
Langkah tersebut merupakan bagian dari kontrol sosial dan upaya mendorong transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengawasan terhadap pengelolaan parkir dan penerimaan daerah.
